17.05
Darwis
BPS merilis tingkat pengangguran RI per Februari 2010 turun 0,73% menjadi 8,59 juta orang (7,41%). Tapi, angka ini dinilai ‘undervalue’ sehingga tidak ‘reliable’ akibat kategorinya yang sangat longgar.
M Doddy Arifianto, Ekonom Senior Bank Mandiri termasuk pihak yang mempertanyakan basis kategori pengangguran di Indonesia. Menurutnya, data pengangguran RI undervalue (di bawah angka sebenarnya).
Angka itu hanya angka statistik dan tidak comparable dengan kategori pengangguran negara di negara lain. Tapi, secara umum dia menilai wajar penurunan angka pengangguran itu seiring kenaikan pertumbuhan ekonomi ke level 5,7% di kuartal pertama 2010 dibandingkan kuartal IV 2009 di level 5,4%.
Sebab, menurutnya, angka 7,41% memasukkan pekerja-pekerja di sektor informal. “Jika kategorinya lebih ketat, angka pengangguran masih di level 8%,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Senin (10/5).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis, tingkat pegangguran terbuka (TPT) di Indonesia pada Februari 2010 tercatat mencapai 7,41% atau sebesar 8,59 juta. TPT tercatat mengalami penurunan dibandingkan Agustus 2009 yang sebesar 7,87% dan Februari 2009 sebesar 8,14%.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Rusman Heriawan mengatakan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia pada semester pertama tahun ini menunjukkan sedikit perbaikan digambarkan dengan adanya peningkatan kelompok penduduk yang bekerja serta penurunan tingkat pengangguran.
"Jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2010 mencapai 116 juta orang atau bertambah 2,17 juta orang dibandingkan angkata kerja Agustus 2009 sebesar 113,83 juta orang," katanya kepada pers di Jakarta, Senin (10/5).
Dia mengutarakan jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Februari 2010 tercatat mencapai 107,41 juta orang atau bertambah 2,54 juta orang dibandingkan Agustus 2009 sebesar 104,87 juta.
Doddy kembali mengatakan, di beberapa negara, pekerja sektor informal masuk dalam kategori pengangguran. Di mencontohkan, pengangguran di AS yang kategorinya jauh lebih ketat. Angka pengangguran AS saat ini lebih tinggi dari RI mencapai 9,9%. “Tapi, apa yang di Indonesia tidak disebut penganguran, di AS justru masuk kategori pengangguran,” timpalnya.
Di Indonesia, kategori pekerja dihitung berapa jam bekerja dan bukan siapa yang memperkerjakannya. Kategori self emfloyed pun di Indonesia jauh lebih longgar. Karena itu, data pengangguran RI tidak ‘bunyi’ (sound) dan tidak bisa diandalkan (reliable). “Data pengangguran saja tidak dirilis tiap bulan,” tukasnya.
Karena itu, data pengangguran RI sangat menjebak (tricky) dan subjektif. Apalagi penyerap tenaga kerja RI adalah sektor jasa yang self emfloyed. Di sisi lain, data pengangguran pun susah diakses karena jarangnya dirilis. “Ini susah karena bermakna politis,” tuturnya.
Berbeda dengan di AS di mana data tenaga kerja bisa dirilis hingga sepekan sekali seperti data non-farm payroll. Selain itu, mengelompokkan orang menganggur dan bekerja sangat sulit dilakukan di Inondesia. “Akibatnya, setiap 1% pertumbuhan tidak bisa dipastikan berapa persen menyerap tenaga. Kadanya banyak, tapi kadang sedikit,” ungkapnya.
Apalagi, penyerap tenaga kerja terbesar yang memicu berkurangnya pengangguran adalah sektor jasa. Sebab, kontribusi terbesar PDB Indonesia adalah sektor jasa termasuk sektor informal.
Di posisi kedua adalah perdagangan, infrastruktur seperti telekomunikasi, listrik, elektronik, gas. “Tapi saya ragu apakah elektronik menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Sebab, sektor ini subangsihnya kecil terhadap perekonomian,” imbuhnya.
Pada saat yang sama, standar pengangguran negara maju pun tidak bisa begitu saja diterapkan di Indonesia. Karena itu, Doddy menekankan tentang pentingnya penemuan standar pengangguran agar bisa dihubungkan antara pertumbuhan ekonomi dengan tenaga kerja.
Sebab, Doddy menegaskan, esensi dari pertumbuhan ekonomi adalah kesejahteraan manusia. Kesejahteraan, lebih tepat diukur dengan tingkat pengangguran daripada tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP). “Itu masih jadi PR negara seperti Indonesia,” tandasnya. [mdr]
